JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Muhammad Misbakhun, mengatakan bahwa dirinya lebih senang jika
PKS keluar dari partai koalisi pendukung pemerintah. Hal tersebut
lantaran anggota mitra koalisi pemerintah yang kerap salah menilai sikap
kritis PKS.
“Di internal siap apa saja, lebih senang di luar,” kata Misbakhun saat berbincang dengan okezone, Jumat (6/4/2012).
Bagi PKS, lanjut Misbakhun, koalisi atau opisisi bukanlah masalah besar, sebab PKS pernah merasakan hal tersebut. “Pemilih PKS adalah masyarakat kritis. Kalau kemudian kritis dengan kebijakan pemerintah diartikan dengan bahasa pengkhianatan, atau bermain didua kaki, Itu kan tidak elok. Kenapa sikap PKS dibahasakan pengkhianatan,” tutupnya.
Menurut Misbakhun, PKS ikut koalisi diajak SBY, dalam kontrak koalisi disepakati, meski di dalam koalisi PKS akan tetap memberikan masukan konstruktif untuk pemerintah.
“Yang tegas harusnya presidennya dia tidak bisa memerintahkan orang lain berbicara mengeluarkan PKS. PKS sampai saat ini tidak pernah dari presiden SBY soal dikeluarkan dari koalisi pendukung pemerintah,” terangnya.
Seperti yang diketahui bahwa hingga saat ini Presiden susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum mengeluarkan sikap tegas soal keberadaan PKS di setgab.
Sekedar diketahui dalam Paripurna di DPR beberapa waktu lalu, PKS salah satu partai mitra koalisi pemerintah mengambil sikap berseberangan dengan parpol anggota setgab lainnya. Partai berlambang bulan kembar ini dengan tegas menolak penambahan pasal 7 ayat 6a di dalam APBNP. Hal tersebut memicu kemarahan dari anggota Setgab.
Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang juga Sekretaris Setgab Syarifudin Hasan memberikan sinyal akan "menendang" PKS dari keanggotaan Setgab.
"Jadi kontrak koalisi jelas katakan bahwa pertama kebijakan pemerintah yang strategis itu wajib didukung dan dilaksanakan oleh anggota koalisi Setgab," tutur Syarif usai pertemuan Setgab di rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Selasa 3 April lalu.
(Yudha)
“Di internal siap apa saja, lebih senang di luar,” kata Misbakhun saat berbincang dengan okezone, Jumat (6/4/2012).
Bagi PKS, lanjut Misbakhun, koalisi atau opisisi bukanlah masalah besar, sebab PKS pernah merasakan hal tersebut. “Pemilih PKS adalah masyarakat kritis. Kalau kemudian kritis dengan kebijakan pemerintah diartikan dengan bahasa pengkhianatan, atau bermain didua kaki, Itu kan tidak elok. Kenapa sikap PKS dibahasakan pengkhianatan,” tutupnya.
Menurut Misbakhun, PKS ikut koalisi diajak SBY, dalam kontrak koalisi disepakati, meski di dalam koalisi PKS akan tetap memberikan masukan konstruktif untuk pemerintah.
“Yang tegas harusnya presidennya dia tidak bisa memerintahkan orang lain berbicara mengeluarkan PKS. PKS sampai saat ini tidak pernah dari presiden SBY soal dikeluarkan dari koalisi pendukung pemerintah,” terangnya.
Seperti yang diketahui bahwa hingga saat ini Presiden susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum mengeluarkan sikap tegas soal keberadaan PKS di setgab.
Sekedar diketahui dalam Paripurna di DPR beberapa waktu lalu, PKS salah satu partai mitra koalisi pemerintah mengambil sikap berseberangan dengan parpol anggota setgab lainnya. Partai berlambang bulan kembar ini dengan tegas menolak penambahan pasal 7 ayat 6a di dalam APBNP. Hal tersebut memicu kemarahan dari anggota Setgab.
Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang juga Sekretaris Setgab Syarifudin Hasan memberikan sinyal akan "menendang" PKS dari keanggotaan Setgab.
"Jadi kontrak koalisi jelas katakan bahwa pertama kebijakan pemerintah yang strategis itu wajib didukung dan dilaksanakan oleh anggota koalisi Setgab," tutur Syarif usai pertemuan Setgab di rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Selasa 3 April lalu.
(Yudha)
Sumber : http://news.okezone.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar